Materi IPS Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Rangkuman materi IPS tentang sejarah nasional kehdiupan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Sejarah nasional Indonesia membahas mengenai tentang perjlaanan kemerdekan Inonesia dimuali dari masa Kemerdekaan hinga masa Repormasi.

Rangkuman materi pemelajaran IPS tentang sejarah Nasional, mari kita pahami tentang sejarang bangsa kita ini. PErjuangan yang sudah diperjungkan oleh para pahlawan kita merbut kekuasan dari para penjajah. Perlu didperhatikan dan dipahami bagi pala pelajar tentang sejarah Nasional yang wajib dipelajari

Setiap generasi mempunyai kehidupan yang merbeda masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi, sejarah akan memberikan pedoman kehidupan untuk masa lalu dan masa depan. Dari pelajaran yersebutlah hakikat bangsa ini akan terus berkmabang dan berjuang dengan jerih payah yang sudah dilakukan oleh para pahlawan.

Aari kita plajari tentang sejarah nasional pada masa Demokrasi Terpimpin dimana mulai dan berkembangnya bangsa ini serta kehidupan bangsa melalui catatan berikut ini, kita akan mengetahui tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, Dengan pemerintahan tersebut dipimpin oleh presiden dengan asas Demokrasi. Kehidpuan bangsa indonesa paska kemerdekan pada masa Demokrasi Terpimpin dengan presidennya Ir. Soekarno memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dalam kehidupan Sosial. Pendidikan, dan kebudayaan.

Kehidupan Sosial

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berupa persaingan antarkekuatan politi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat.

Melalui Nasakom PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik, mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi-demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut Surat Ijin Terbitnya. Dengan demikian surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti.

Pendidikan

Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitasuniversitas yang sudah ada.

Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikanInstitut Agama Islam Negeri (IAIN), Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katholik didirikan Sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katholik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.

Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas II, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi.

Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada Bank Tabungan Pos, kantor pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi. Kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi.

Pemerintah masa Demokrasi Terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka didik dalam kelas khusus ini agar mendapat keterampilan. Waktu pendidikan kelas khusus ini selama 2 tahun.

Pada tahun 1960-an muncul masalah di kalangan pendidik yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI.

Kebudayaan

Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga seni-Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdhatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya.

Pada masa Demokrasi Terpimpin bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Manifesto Kebudayaan mendapat kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu, akibatnya tidak sampai satu tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah.

Sumber : Buku IPS Kelas 9