Jejak Plotik Gus Dur 1999-2001
Politik, Kebijak Gus Dur Pada Masa Reformasi
RuangKelas17 - Siapa yang tidak mengetahui jejak politik Gus Dur?, pasti kalian juga mengetahui sosok Gus Dur bukan? Ya, salah satu Tokoh bangsa Indonesia dan Ulama dari kalangan Nahdliyin anak dari K.H. Wahid Hasjim dan kakenya Ulama besar yaitu Khudrotu syeikh Rois Akbar, Hasjim Asj’ari. K. H Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur merupakan presiden Republik Indonesia ke-4 di masa Reformasi.
Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1999 Gus Dur memnangan suara yang besar yang pemilu kala itu di selenggarakan oleh MPR. dalam buku Api Sejarah jilid 2 di jelaskan bahwa, Gus Dur menjadi presiden karna desakan Prof. Dr. Amin Rais, ketua MPR dan Partai Amanat Nasional yang menyatakan perlunya pergantian presiden hanya jangan dari perserikatan Muhammadiyah saja. Sekarang waktunya, Presiden dari Nahdatul Ulama.
Jabatan yang dipangku oleh Gus Dur tidak telalu lama dari dilantiknya 23 Oktober 1999 hingga 22 Juli 2001, terjadi goncangan situasi nasional di berbgai bidang, tidak dapat dielakkan lagi. Dampaknya, masa pemerintahan presiden K.H Abdurahman Wahid tidak terlau lama.
Pemerintahan merupakan pemrintahan penyatuan antara kelompok agama dan nasionalis. Tentu kita ketahui bahwa masa permerintahan Gus Dur di damping oleh Megawati sebagai Wakil Presiden Indonesia, sebagai kalngan nasionalis sedangkan Gus Dur berada di kelompok Agama. Pemerintahan Gus Dur dinamkan Kabinet Persatuan Indonesia. lalu bagai mana jejak politik masa Gus Dur dan Kontribusinya terhadpat Indonesia, simak penjelasan berikut ini;
Dalam memanfaatkan jabatnnya sebagai presiden Gus Dur, banyak melakukan perjalanan ke luar negri kurang lebih 30 negara yang dikunjunginya. Presiden Abdurahman Wahid membangun hubungan diplomatik dan menumbuhkan kesan Indonesia tetap eksis paska Reformasi dan tetap menyatukan bangsa ini. Kita ketahui bahwa ketika itu banyak gerakan saparatis untuk memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia. Pertama, munculnya gerakan saparatis di papua yang kemudian Presiden melakukan mengembangkan sisi humanis memberikan harekat dan martabat orang papua sendiri, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari NKRI, iya juga mendorong pengunaan nama Iryan Jaya menggantikan nama menjadi Papua dan menorelir pengibaran bendera bintang gejora asal berdampingan dengan posisi lebih rendah di samping bendera merah putih, dianggapnya sebgai bendera kultural bukan bendera politik. Kemudian, dalam menghadapi konflik di Aceh Gus Dur mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi personil militer yang di tepatkan di Aceh.
Kebijakan Politik Gus Dur
Kemudian, setelah menjapat sebagai preseiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebujakan di antaranya politik di antaranya adalah:
1. Departemen penerangan dibubarkan.
2. Departemen Sosial dibuabarkan, karna dianggap sebagai sarang korupsi,
3. Menyetujui penggantian nama Iryan Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.
4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru ilmek.
5. Diumumkannya nama-nama mentri Kabinet Persatuan Nasuional yang terlibat KKN.
6. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marzisme dan Lenminisme.
7. Membubarkan MPR dan DPR.
Nah, itu lah beberpa kebijakan presiden Gus Dur selama menjabar sebagai presiden RI dari tahun 1999-2002. Keberhasilnya beliau dalam memimpin negara ini adalah semangatnya untuk mempersatukan bangsa dengan cara-cara beliau dan keutuhannya dirasakan sampe saat ini. Serta pemahaman dan gagasan beliau pada prulalismenya.